ARAH KEBIJAKAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (EBT ) NASIONAL DALAM MENGHADAPI MASALAH KRISIS ENERGI

Indonesia sudah kita kenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam bukanlah suatu pujian yang tak berdasar. Masyarakat dunia sudah mengetahuinya sejak dahulu, bangsa Portugis dan Belanda datang ke Indonesia hanya menguasai sumber daya alam dalam bentuk hasil perkembunan. Logika sederhananya,  tak mungkin Belanda menjajah negeri kita sampai tiga setengah abad lamanya bila tak ada kekayaan alam di tanah air. Dewasa ini beberapa negara telah terkait dengan Indonesia, Amerika menggantungkan bisnis minyak dan gas, Jepang dan Korea  menggantungkan konsumsi minyak dan gas dan Cina akan menggantungkan konsumsi batubara.  Secara historis eksploitasi sumber daya alam dimulai dari kekayaan perkebunan dan hutan, yang kemudian kekayaan sumber daya alam baik mineral maupun fosil saat ini terus dikuras sampai titik darahnya mengering tanpa adanya usaha menghematan dan rehalibitasi yang cukup berarti. Tentu pertanyaan bagaimana keadaan generasi bangsa Indonesia ke depan, yang dalam perencanaanya paling tidak 50 tahun ke depan. Tampaknya hal ini akan menjadi suatu pekerjaan yang sangat berat. Sebelum kita melihat kekayaan 50 tahun ke depan, kita akan lihat kondisi kekayaan alam, pemanfaatannya dan langkah apa yang akan kita buat dalam perencanaannya.

Kondisi Energi Nasional dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Nasional

Kondisi bauran energi nasional pada tahun 2009 dapat diperlihatkan sebagai Gambar 1 berikut,

 

Gambar 1 Bauran Energi Primer Nasional 2009 denganTotal sebesar 1065 Juta SBM

Sedangkan pemanfaatan energi baru terbarukan nasional dapat diperlihatkan pada table berikut,

Tabel 1, Komposisi EBT : Potensi dan Pemanfaatan

Jenis Energi	Potensi (MW)	Pemanfaatan
		(MW)	%
Tenaga Air	75.670	4.200	5.55
Panas Bumi	27.510	1.189	4.32
Mikro Hidro	500	86	17.22
Biomassa	49.800	445	0.89
Energi Angin	9.290	1.1	0.01
Energi Surya	4.8 *	12.1	-
Gelombang	10 – 35 **	-	-
Total	162.770	5.921	3.64

 Dari table jelas terlihat bahwa pemanfaatan EBT masih sangat rendah. Akan tetapi, mengapa kita saat ini mengenal kata krisis energi. Apakah yang disebut sebagai krisis energi adalah sebagai suatu keseimbangan bernilai negatif ? 

Masalah krisis energi memang telah menjadi wacana publik yang ramai dibicarakan baik dalam lingkungan nasional maupun lokal oleh sekelompok lembaga swadaya masyarakat maupun institusi pemerintah.  Isu yang saat ini selalu menghantui bangsa kita adalah habisnya sumber minyak bumi dan makin besarnya subsidi minyak dalam pemenuhan kebutuhan domestik.

Kelayakan dan ekonomis pemenuhan kebutuhan energi bagi kebutuhan masyarakat sebenarnya berada di tengah masyarakat itu sendiri, sesuai dengan keadaan geografis dan geologis setempat dan bersifat ramah lingkungan, seperti pemanfaatan limbah perkebunan, peternakan, aliran sungai, kondisi kecepatan angin, paparan sinar matahari, olahan perkebunan tertentu dan lainnya, yang kesemuanya bersifat lestari dan berdaur ulang. Konsep inilah yang selanjutnya lebih dikenal sebagai bahwa istilah energi baru dan terbarukan (renewable energy). Tuntutan masyarakat akan pemanfaatan sumber energi yang bersumber dari energi terbarukan semakin menggema.  Apa yang terlihat pada tahun 2003 adalah komposisi pemenuhan kebutuhan minyak bumi berada paling besar, yakni 54,4 % yang diikuti oleh gas sebesar 26,5 %, batubara sebesar 14,1 %, pembangkit listrik tenaga air sebesar 3,4 % dan panas bumi (geothermal) sebesar 1,4 %.

Proyeksi Energi Nasional ke depan

Bagaimana kondisi kebijakan yang akan ditargetkan sampai tahun 2025 dapat dilihat dari blue print PEN yang tercantum pada Perpres No. 5 tahun 2006, yakni EBT diproyeksikan sebesar 17 %.. Hal ini terlihat pada Gambar 2.

 Gambar 2. Sasaran Energi Mix Nasional 2025 Berdasarkan Perpres No. 5 tahun 2006

Apa yang sebenarnya dapat dilihat dari kebijakan energi mix nasional ini adalah seolah-olah bahwa pengembangan EBT masih seperti berjalan di tempat. Alasan utama yang saat ini sering dilontarkan adalah belum tersedianya teknologi yang ekonomis untuk meningkatkan energi terbarukan menjadi energi yang dominan di masa depan. Sungguh tragis bila kita lihat bahwa pengembangan EBT telah melibatkan banyak pemerhati seperti intitusi pemerintah (DESDM, BPPT, LIPI, BATAN, MENRISTEK dan departemen yang terkait lainnya), industri manufaktur swasta, serta lembaga profesi, seperti Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI).

Isu hal EBT secara nasional ini dapat dijabarkan sebagai berikut,

• Tingginya tuntutan terhadap peran EBT dalam memenuhi kebutuhan energi dimasa mendatang (EBT diharapkan dapat mencapai 17% terhadap bauran energi nasional pada tahun 2025). (Perpres No. 5 Th. 2006).
• Belum adanya database dan informasi secara lengkap dan detail mengenai potensi beberapa jenis energi baru dan terbarukan.
• Masih tingginya komponen import teknologi EBT yang menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada fihak luar dan daya jual kurang bersaing.
• Kurangnya dukungan dari lembaga keuangan/perbankan. Sehingga EBT yang rata-rata tingkat keekonomiannya masih kurang bersaing sulit dikembangkan.
• Kurangnya sosialisasi hasil penelitian dan rendahnya jejaring kerja, sehingga hasil penelitian kurang terimplementasi dengan baik.
• Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi lokal dalam memberi kesejahteraan masyarakat sekitar

Belum lagi mencapaikan target perpres no. 5 tahun 2006, saat ini kita masih menanti kebijakan pemerintah yang mencanangkan bahwa kontribusi EBT pada tahun 2025 sebesar 25 %, seperti diilistrasikan pada Gambar 3 berikut,

 

Gambar 3. Sasaran Energi Mix Nasional 2025 Berdasarkan arah kebijakan energi yang dkeluarkan oleh Dirjen Energi Baru Terbaukan dan Konservasi Energi (DJ EBTKE) KESDM

Kalau kita bisa lebih bijaksana dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat, maka target pemanfaatan EBT harus dapat menjadi sarana dalam mengakses daerah pedesaan dan secara langsung dapat penanggulangan kemiskinan.